Berita Politik Terbaru Terpercaya

Provokasi kapal Angkatan Laut Ukraina yang terjadi di Selat Kerch serta pelanggaran perbatasan laut Rusia menimbulkan pembuatan hukum baru. Nampaknya paska peristiwa tersebut, Petro Poroshenko yang merupakan presiden Ukraina membuat sistem darurat militer di beberapa daerah yang berada dalam wilayah negara tersebut dan di pantai Laut Azov dan Laut Hitam. Petro Poroshenko telah menandatangani undang-undang tersebut di daerah yang bersebelahan dengan Ukraina pada 6 Desember 2018. Penandatanganan undang-undang tersebut didukung oleh parlemen Ukraina yaitu Verkhovna Rada. Berita mengenai penandatanganan undang-undang yang dilakukan oleh presiden Ukraina ini terdaftar sebagai berita politik terbaru.

Salah satu media berita yang menyediakan berita secara lengkap adalah matamatapolitik.com. Pada berita tersebut undang-undang yang ditandangani oleh presiden Ukraina mengatakan bahwa wilayah Ukraina adalah wilayah laut yang berbatasan dengan laut teritorial dengan jarak 44,44 km diukur dari garis pangkalan. Undang-undang baru ini diadopsi untuk menentukan zona kontrol Ukraina di Laut Hitam. Selain itu, pembuatan undang-undang tersebut mempunyai tujuan untuk menyelaraskan undang-undang maritim negara tersebut dengan undang-undang wilayah Laut Hitam lainnya. Tujuan lain dari undang-undang ini adalah untuk mencegah penyelundupan dan kunjungan kapal-kapal ilegal yang datang ke pelabuhan tertutup di wilayah Ukraina.

Menurut hukum, apabila sebuah kapal telah melanggar hukum Ukraina dan berusaha melarikan diri maka pihak yang berwenang mempunyai hak untuk mengejar kapal tersebut tanpa penundaan untuk menahan dan menuntutnya. Hal ini sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum El Laut tahun 1982. Pembuatan undang-undang baru tersebut telah dilakukan hampir satu bulan setelah peristiwa angkatan laut di Selat Kerch yang menghubungkan Laut Azov dengan Laut Hitam. Pada peristiwa tersebut Rusia menghentikan tiga kapal perang Ukraina sesudah mereka melanggar perbatasan laut Rusia. Hal ini tentu menjadi berita politik terbaru yang sangat menarik untuk dibaca.

Setelah insiden tersebut, presiden Ukraina Petro Poroshenko mengeluarkan hukum perang selama tiga bulan di beberapa wilayah negara yang berbatasan dengan Rusia. Vladimir Putin yang merupakan presiden Rusia menggambarkan bahwa insiden tersebut adalah sebuah aksi provokasi yang digunakan sebagai alasan untuk memperkenalkan darurat militer di Ukraina. Berita politik maupun berita lainnya yang lengkap bisa kit abaca di media berita online matamatapolitik.com yang menyajikan berita nasional ataupun internasional yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk dipahami oleh masyarakat.